Minggu, 25 November 2012 - 17:21:12 WIB
KSAD Perkuat Program Transmigrasi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 27821 kali

Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) bidang transmigrasi perkuat program transmigrasi sekaligus menjadi bukti bahwa program transmigrasi merupakan solusi alternatif pembangunan daerah, kata Jamaluddien Malik Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2Ktrans).

 

Sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 tercatat 31 provinsi yang melaksanakan MoU Bidang Transmigrasi, yang meliputi sebanyak 199 Naskah. Selanjutnya, MoU ditindaklanjuti kedalam bentuk Perjanjian KSAD yang melibatkan 170 Kabupaten/ Kota dengan jumlah mencapai 1.150 Naskah, kata Jamal, saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bintek) Kerjasama Antar Daerah (KSAD)  di Batam (4/10).

Dasar hukum KSAD adalah UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah, yang pada intinya menjelaskan bahwa KSAD merupakan suatu upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, berdasarkan  pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di berbagai bidang, termasuk di bidang transmigrasi.

Mengingat program transmigrasi bersifat lintas bidang, lintas sektor dan lintas daerah, maka pengelolaannya tidak bisa sepenuhnya hanya menjadi kewenangan suatu pihak saja, tetapi minimal oleh 2 pihak. Hal ini yang menjadi jawaban mengapa perlu  KSAD Bidang Transmigrasi.

KSAD Bidang Transmigrasi juga merupakan jawaban terhadap adanya kesenjangan kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial antara daerah asal dan daerah transmigrasi. Dengan adanya KSAD ini diharapkan mampu memasangkan kondisi lingkungan fisik dan sosial antar daerah yang agak bersesuaian.

 Dikaitkan dengan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, maka kedudukan pemerintah daerah semakin strategis dalam pelaksanaan transmigrasi.

Jika sebelumnya peran Pemerintah Pusat amat dominan, maka dengan Undang-Undang ini peran Pemerintah Daerah lebih dipertegas perannya dalam pembangunan transmigrasi, mulai perencanaan, penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga  pengawasan.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa selama ini pelaksanaan program transmigrasi telah terbukti mampu menerobos isolasi di berbagai daerah, mengubah lahan terlantar menjadi sumber pendapatan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi jutaan rakyat di seantero negeri.

“Pemerintah berkomitmen menjadikan transmigrasi sebagai solusi alternatif bagi pertumbuhan perekonomian, penanganan kemiskinan dan pengangguran, serta pembangunan berkelanjutan” kata Muhaimin.

“Program transmigrasi telah berhasil  mengakselerasi terbentuknya pusat-pusat produksi baru, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Bahkan telah mampu mendukung pembentukan pusat-pusat pemerintahan baru berupa 382 kecamatan baru dan 103 kabupaten/kota baru di Indonesia,” kata Muhaimin.

Prinsip kerjasama antar daerah, harus saling menguntungkan, masing-masing mempunyai itikad yang baik untuk mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI dan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Peserta bintek KSAD sebanyak 80 orang, terdiri atas Kepala Biro Provinsi yang membidangi  transmigrasi, Kepala Dinas Nakertrans Prov /Kab/Kota, dan wartawan.




    0 Komentar :


    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)